Bebas Pajak Warisan Pengurusan SKB untuk Pembebasan Pajak


Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menerima warisan berupa tanah atau bangunan melalui kebijakan pembebasan pajak. Penerima warisan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak tanah dan bangunan tersebut dengan cara mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meri...

10 Usulan Pajak Baru Untuk Tingkatkan Penerimaan Negara


Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp524 triliun per tahun melalui penerapan 10 jenis pajak baru serta peninjauan ulang insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menekankan pentingnya pengenaan pajak progresif yang adil. Target utama adalah korporasi besar dan...

Pajak Emas Batangan Pembebasan PPh hingga SKB untuk PPh Pasal 22


Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai pajak atas transaksi emas batangan melalui PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. Kedua aturan ini ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025. Ketentuan baru...

Pajak dan Media Sosial Gaya Hidup, Flexing dan Kepatuhan Pajak Penghasilan


DJP memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan memantau aktivitas wajib pajak di media sosial menggunakan teknologi crawling, yaitu pemindaian otomatis terhadap konten yang diunggah, seperti foto dan video harta kekayaan atau endors...

Summary PER-11/PJ/2025 : Perubahan Pelaporan SPT Masa, SPT Tahunan dan e-Faktur dalam Coretax serta Sanksi Pajak


Summary atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru atas PER DJP Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjuala...

Perubahan Format Faktur Pajak Sesuai (PER-11/PJ/2025)


DJP telah resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (PER-11/PJ/2025) sebagai bagian dari penguatan sistem Coretax. Dalam peraturan tersebut diatur format baru faktur pajak elektronik, termasuk keharusan mengisi kode barang atau jasa pad...

Pemeriksaan Pajak dan Maladministrasi "Pelaporan Maladministrasi Pajak untuk Komisi Ombudsman "


Ombudsman Republik Indonesia (RI) menegaskan bahwa proses pemeriksaan pajak merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak harus bebas dari praktik maladministrasi, termasuk pen...

Pajak 0,5% untuk Penjual E-Commerce, Pemerintah Siapkan Aturan Baru


Pemerintah Indonesia tengah merancang peraturan baru yang mewajibkan platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari...

Pajak dan Shadow Economy "Data Intel Polri untuk Perpajakan "


Kolaborasi antara Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bertujuan untuk memperkuat perluasan basis pajak, khususnya dengan menyasar sektor shadow economy. Sektor ini mencakup aktivitas eko...

Ombudsman Awasi Pemeriksaan Pajak Bebas Maladministrasi


Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini harus bebas dari pra...