Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2025 jumlah Wajib Pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar yang dikenai tarif tertinggi 35% mengalami lonjakan hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Tarif 35% ini dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan tahunan melebihi Rp5 miliar. Kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terken...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini tengah memperketat langkah penegakan hukum terhadap para penunggak pajak besar di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 200 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun terancam kehilangan aset mereka. Jika tidak segera melunasi kewajibannya, para penunggak pajak ini dapat dikenai tindakan tegas, mulai dari penyitaan aset hingga penyanderaan oleh DJP. ...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memanfaatkan data beneficial owner (BO) atau data kepemilikan badan usaha yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Data ini memberikan informasi penting mengenai siapa pihak yang sebenarnya memiliki dan mengendalikan suatu badan usaha. Pemanfaatan data ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akurasi data wajib p...
Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang menerima warisan berupa tanah atau bangunan melalui kebijakan pembebasan pajak. Penerima warisan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak tanah dan bangunan tersebut dengan cara mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meri...
Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp524 triliun per tahun melalui penerapan 10 jenis pajak baru serta peninjauan ulang insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menekankan pentingnya pengenaan pajak progresif yang adil. Target utama adalah korporasi besar dan...
Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai pajak atas transaksi emas batangan melalui PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. Kedua aturan ini ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025. Ketentuan baru...
DJP memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan memantau aktivitas wajib pajak di media sosial menggunakan teknologi crawling, yaitu pemindaian otomatis terhadap konten yang diunggah, seperti foto dan video harta kekayaan atau endors...
Summary atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru atas PER DJP Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjuala...
DJP telah resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (PER-11/PJ/2025) sebagai bagian dari penguatan sistem Coretax. Dalam peraturan tersebut diatur format baru faktur pajak elektronik, termasuk keharusan mengisi kode barang atau jasa pad...
Ombudsman Republik Indonesia (RI) menegaskan bahwa proses pemeriksaan pajak merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak harus bebas dari praktik maladministrasi, termasuk pen...