Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp524 triliun per tahun melalui penerapan 10 jenis pajak baru serta peninjauan ulang insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menekankan pentingnya pengenaan pajak progresif yang adil. Target utama adalah korporasi besar dan...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini dinilai sebagai pilar utama reformasi perpajakan nasional, yang salah satunya melalui peningkatan ber...
Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai pajak atas transaksi emas batangan melalui PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. Kedua aturan ini ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025. Ketentuan baru...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kewenangannya untuk mencabut penunjukan dan bahkan memutus akses platform digital atau marketplace yang mangkir dari kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025. Penunjukan platform digital sebagai pemungut PPh Pasal 22 bersifat tida...
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memungut dua jenis pajak dalam transaksi perdagangan aset kripto, yang ditetapkan melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Aturan ini akan resmi berlaku mulai 1 Agustus 2025. ...
Bank Indonesia (BI) saat ini tengah menguji coba sistem Payment ID, sebuah teknologi canggih yang dirancang untuk melacak transaksi keuangan warga negara Indonesia. Payment ID mencakup berbagai jenis transaksi, mulai dari e-Commerce, e-Wallet, hingga pembayaran pajak. Sistem ini menggunakan kode unik yang terdiri dari 9 karakter, yang dihasilkan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), un...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani perjanjian kerja sama yang bertujuan memanfaatkan data kependudukan dalam administrasi perpajakan. Kerja sama ini menegaskan sinergi antara kedua instansi untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang digunak...
DJP memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan memantau aktivitas wajib pajak di media sosial menggunakan teknologi crawling, yaitu pemindaian otomatis terhadap konten yang diunggah, seperti foto dan video harta kekayaan atau endors...
Ada beberapa hal baru yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan karena adanya lampiran baru dalam SPT Tahunan dari rekapitulasi peredaran bruto, rekonsiliasi pajak yang dibedakan hingga lampiran yang dibakukan untuk perbandingan hutang dan modal. ...
SPT Tahunan Orang Pribadi berubah format dan ada tambahan informasi yang wajib diungkapkan dalam SPT Tahunan sejak tahun 2025. ...