Bank Indonesia (BI) saat ini tengah menguji coba sistem Payment ID, sebuah teknologi canggih yang dirancang untuk melacak transaksi keuangan warga negara Indonesia. Payment ID mencakup berbagai jenis transaksi, mulai dari e-Commerce, e-Wallet, hingga pembayaran pajak. Sistem ini menggunakan kode unik yang terdiri dari 9 karakter, yang dihasilkan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), un...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani perjanjian kerja sama yang bertujuan memanfaatkan data kependudukan dalam administrasi perpajakan. Kerja sama ini menegaskan sinergi antara kedua instansi untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang digunak...
DJP memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan memantau aktivitas wajib pajak di media sosial menggunakan teknologi crawling, yaitu pemindaian otomatis terhadap konten yang diunggah, seperti foto dan video harta kekayaan atau endors...
Ada beberapa hal baru yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan karena adanya lampiran baru dalam SPT Tahunan dari rekapitulasi peredaran bruto, rekonsiliasi pajak yang dibedakan hingga lampiran yang dibakukan untuk perbandingan hutang dan modal. ...
SPT Tahunan Orang Pribadi berubah format dan ada tambahan informasi yang wajib diungkapkan dalam SPT Tahunan sejak tahun 2025. ...
Summary atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak terbaru atas PER DJP Nomor PER-11/PJ/2025 Tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjuala...
Pemerintah Indonesia telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menegaskan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai kan...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Keterangan Tertulis Nomor KT-14/2025 mengumumkan rencana penunjukan platform marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi...
DJP telah resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (PER-11/PJ/2025) sebagai bagian dari penguatan sistem Coretax. Dalam peraturan tersebut diatur format baru faktur pajak elektronik, termasuk keharusan mengisi kode barang atau jasa pad...
Ombudsman Republik Indonesia (RI) menegaskan bahwa proses pemeriksaan pajak merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak harus bebas dari praktik maladministrasi, termasuk pen...