Pemerintah Indonesia telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28/2025) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menegaskan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai kan...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Keterangan Tertulis Nomor KT-14/2025 mengumumkan rencana penunjukan platform marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi...
Pemerintah Indonesia tengah merancang peraturan baru yang mewajibkan platform e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan Bukalapak untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 sebagai bagian dari penguatan sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax. Peraturan ini mengatur format baru faktur pajak elektr...
Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini harus bebas dari pra...
Kolaborasi antara Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Polri dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merupakan langkah strategis untuk memperkuat perluasan basis pajak dengan menargetkan sektor...
Pembayaran dan pelaporan pajak untuk UMKM akan lebih mudah sehubungan dengan terbitnya peraturan pajak penghasilan atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yan...
Dapatkah perusahaan digital di Indonesia menjadi lembaga penerima pembayaran pajak? Bukalapak dan Tokopedia telah membuktikannya lewat penunjukan mereka sebagai lembaga persepsi untuk menerima pembayaran Pajak Penghasilan dan PPN di Indonesia. ...
Pajak, Ekonomi Digital dan Sharing Economy di Indonesia Eko...