Pemerintah kini semakin serius dalam menertibkan aktivitas ekonomi yang tergolong dalam shadow economy. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan ekonomi yang memiliki nilai besar dapat tercatat secara resmi dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Shadow economy mencakup berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang berjalan di luar sistem resmi, seperti perdagangan eceran, penjualan makanan dan minuman, se...
Kebijakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan mulai diterapkan pada tahun 2026 setelah penetapan tarif cukai disepakati melalui konsultasi dengan DPR. Dalam rapat kerja pengambilan keputusan asumsi dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2026, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pengenaan tarif cukai ini masih harus mendapatkan persetujuan ber...
Pemerintah berencana mengubah mekanisme bagi hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari karyawan, dari yang selama ini didasarkan pada lokasi pemotong pajak (perusahaan) menjadi berdasarkan domisili karyawan. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abima...
Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan potensi tambahan penerimaan negara hingga Rp524 triliun per tahun melalui penerapan 10 jenis pajak baru serta peninjauan ulang insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menekankan pentingnya pengenaan pajak progresif yang adil. Target utama adalah korporasi besar dan...
Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru mengenai pajak atas transaksi emas batangan melalui PMK Nomor 51 Tahun 2025 dan PMK Nomor 52 Tahun 2025. Kedua aturan ini ditetapkan pada 25 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025. Ketentuan baru...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan kewenangannya untuk mencabut penunjukan dan bahkan memutus akses platform digital atau marketplace yang mangkir dari kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2025. Penunjukan platform digital sebagai pemungut PPh Pasal 22 bersifat tida...
Bank Indonesia (BI) saat ini tengah menguji coba sistem Payment ID, sebuah teknologi canggih yang dirancang untuk melacak transaksi keuangan warga negara Indonesia. Payment ID mencakup berbagai jenis transaksi, mulai dari e-Commerce, e-Wallet, hingga pembayaran pajak. Sistem ini menggunakan kode unik yang terdiri dari 9 karakter, yang dihasilkan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), un...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani perjanjian kerja sama yang bertujuan memanfaatkan data kependudukan dalam administrasi perpajakan. Kerja sama ini menegaskan sinergi antara kedua instansi untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang digunak...
Ada beberapa hal baru yang wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan karena adanya lampiran baru dalam SPT Tahunan dari rekapitulasi peredaran bruto, rekonsiliasi pajak yang dibedakan hingga lampiran yang dibakukan untuk perbandingan hutang dan modal. ...
DJP telah resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 (PER-11/PJ/2025) sebagai bagian dari penguatan sistem Coretax. Dalam peraturan tersebut diatur format baru faktur pajak elektronik, termasuk keharusan mengisi kode barang atau jasa pad...